17.056 Anak di Jepara Putus Sekolah, Ketua DPRD Minta Ada Penanganan Khusus

 

BATANGPOS.COM, JEPARA – Pemkab Jepara perlu melakukan penanganan secara khusus, untuk mengatasi belasan ribu anak yang tidak sekolah di wilayah itu. Upaya ini diperlukan untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah itu.

Persoalan banyaknya anak tidak sekolah di Jepara tersebut, disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, atau yang akrab disapa Gus Haiz, dalam dialog menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara), belum lama ini di Radio Kartini 94,2 FM.

Dia mengemukakan, berdasarkan analisis masalah anak putus sekolah pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, lebih dari 4,3 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia tidak bersekolah. Dari jumlah itu, 586 ribu di antaranya berada di Jawa Tengah. Adapun untuk Kabupaten Jepara, tercatat 17.056 anak tercatat putus sekolah.

“Tentu ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Jepara. Mendorong anak tidak sekolah untuk kembali belajar dan sekolah lagi,” kata dia, seperti dirilis Jepara.go.id.

Menurutnya ada banyak faktor penyebab anak tidak sekolah. Selain faktor ekonomi juga anak tidak sekolah (ATS), juga bisa disebabkan oleh faktor geografis, sosial budaya dan juga bullying.

Kondisi ekonomi keluarga berdampak juga terhadap keinginan anak bersekolah. Umumnya berkaitan dengan biaya sekolah.

“Namun ini sebenarnya tinggal kesadaran kita karena saat ini sekolah sudah gratis,” tandasnya.

Meski demikian pria yang akrab dipanggil Gus Haiz ini cukup prihatin dengan kasus anak tidak sekolah akibat pergaulan dan bullying.

“Kadang ATS ini bisa disebabkan oleh ajakan teman. Tapi yang lebih mengkuatirkan adalah korban bullying. Anak menjadi trauma dan tidak mau sekolah lagi,” katanya.

Untuk itu menurutnya dinas terkait perlu membentuk sebuah lembaga khusus menangani bullying ini.

“Jangan sampai anak trauma dan tidak mau sekolah. Nah, yang seperti ini yang harus kita dampingi” katanya menjelaskan.

Selain menyoroti faktor penyebab ATS di Jepara Gus Haiz juga berharap pendidikan di Jepara mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jadi perlu merubah mindset tentang pendidikan, bahwa pendidikan bukan untuk semata-mata mencari kerja tapi membentuk karakter dan cara berfikir.

“Dengan demikian akan terwujud SDM yang berkualitas, kalo SDMnya bagus tentu mampu menghasilkan pekerjaan yang bagus, tidak kalah dengan orang asing” tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Ony Sukistijawan mengatakan, upaya pemerintah untuk mendorong ATS kembali bersekolah melalui gerakan yuk sekolah maneh sudah mulai dijalankan. Dari membentuk tim penanganan ATS dan menunjuk desa sebagai pilot project penanganan ATS.

“Belum lama ini kita menampilkan show case hasil penanganan ATS di 4 desa. Mereka dilatih ketrampilan dan pendidikan layaknya sekolah formal di beberapa PKBM” katanya.

Dijelaskan oleh Ony ada beberapa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang ditunjuk sebagai tempat penanganan ATS bekerja sama dengan UNICEF.

“Diharapkan beberapa tahun ke depan, ATS ini dapat ditangani. Melalui sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM) serta aplikasi Sistem Informasi Putus Sekolah Masa Depan Cerah (Siputmerah) masalah ATS di Jepara dapat tertangani,” kata Ony. (HS-08)