Beda Data Prevalensi Stunting dengan Pusat, Pemkab Jepara Pilih Waspada

 

BATANGPOS.COM, JEPARA – Data yang dihimpun Pemkab Jepara dan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Pemerintah Pusat mengenai stunting, ternyata menghasilkan angka berbeda.

Berdasrkan data Pemkab dari posyandu, Jepara sudah melewati target. Tetapi berdasarkan SSGI, wilayah ini justru mendapat rapor merah.

Hal itu diungkapkan Sekda Edy Sujatmiko, ketika memimpin rapat koordinasi mengatasi masalah stunting, di ruang Sosrokartono Setda, Rabu (8/6/2022).

Berdasarkan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), Sekda mencatat prevalensi stunting di Jepara tahun 2021, sudah berada pada angka 12,9 persen.

Menurut Edy, angka ini sudah melewati target 14,65 persen di tahun 2024. Data tersebut bersumber dari layanan posyandu, yang dilakukan oleh kader di tingkat desa. Sasarannya seluruh balita dan dilaksanakan setiap Februari dan Agustus.

“Belum sampai tahun 2024, kita sudah 12,9 persen ini luar biasa,” kata dia, seperti dirilis Jepara.go.id.

Meski begitu berdasarkan riset kesehatan dasar dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Bumi Kartini, masih sebesar 25 persen. Angka ini berdasar observasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, kepada 300 sampel keluarga.

“Ketika rakor di Blora, stunting kita itu merah, karena melebihi nasional,” terang Sekda.

Menurutnya perbedaan sumber data ini, menjadi persoalan krusial, karena dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Kendati demikian Pemkab Jepara lebih memilih meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi.

Karenanya langkah percepatan penuntasan stunting terus didorong dengan memantapkan integrasi program lintas sektor.

“Jangan sampai dengan 12,9 persen ini, ternyata di lapangan malah melebihi 25 persen,” tandasnya.

Adapun target prevalensi stunting Jepara pada 2022 ini, ditetapkan sebesar 21,64 persen. Kemudian tahun berikutnya 17,89 persen, lalu 14,64 persen pada 2024.

Sesi pemaparan TPPS dalam rakor tersebut, diawali oleh Plt Kepala Dinkes, Eko Cahyo Puspeno selaku koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif.

Ia membawakan meteri terkait rencana kerja intervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting. Lalu Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga yang dikoordinatori oleh Plt. Kepala DP3AP2KB dr. Bambang Dwipo, memaparkan materi tentang penurunan stunting di Jepara.

Selanjutnya koordinator Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan, Kepala Bappeda Subiyanto menguraikan terkait rencana kerja bidangnya pada tahun 2022 – 2024.

Lalu dilanjutkan Kepala Diskominfo Arif Darmawan selaku koordinator Bidang Komunikasi dan Informatika. Ia memaparkan materi tentang strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya penurunan stunting. (HS-08)