Bupati Semarang Minta Komitmen Antikorupsi Desa Banyubiru Jadi Percontohan

 

BATANGPOS.COM, SEMARANG – Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha meminta agar semua desa di wilayahnya, menerapkan prinsip antikorupsi, seperti yang dilakukan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru.

Permintaan itu disampaikan Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha saat acara bimbingan teknis (bintek) program desa antikorupsi di pendapa balai desa Banyubiru, Selasa (28/6/2022).

Hadir pada acara itu, Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, Perwakilan dari Kemendagri dan Kemendes PDTT. Sedangkan para perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Banyubiru hadir sebagai peserta.

Menurut Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rino Haruno, kesungguhan Pemdes Banyubiru untuk menegakkan prinsip antikorupsi, dinilai baik.

Bahkan ditingkat Jawa Tengah, desa ini menjadi yang terbaik, berdasarkan observasi tim terpadu KPK.

Sebelumnya, Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dinobatkan dalam 10 desa antikorupsi di Indonesia oleh KPK.

Prestasi itu dicapai, setelah Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji beserta jajarannya menciptakan aneka terobosan untuk mencegah korupsi.

Sri Anggoro Siswaji menuturkan, pihaknya tidak bermaksud menjadi salah satu desa percontohan antikorupsi, melainkan hanya terus berkomitmen untuk melakukan terobosan-terobosan, yang terinspirasi dari slogan Ganjar Pranowo.

“Sebenarnya selama ini saya tidak mengerti (kalau dinobatkan oleh KPK). Dulu hanya terinspirasi slogan Pak Ganjar yang awal. Slogannya sederhana Ora Korupsi Ora Ngapusi. Kita kan menerjemahkan sebagai bawahan yang paling bawah dari Gubernur, yakni kepala desa,” kata dia, seperti dirilis jatengprov.go.id, Kamis (9/6/2022) lalu.

Dari semangat itulah, kemudian pihaknya melakukan terobosan-terobosan terkait kemudahan pelayanan publik, transparansi program dan anggaran. Akhirnya membuat aplikasi Surat Pengantar Online RT (Suport), yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Tidak perlu datang ke Balai Desa, dan cukup memanfatkan handphone dari rumah.

Bagi yang ingin dilayani secara offline, pihaknya menyediakan mesin anjungan mandiri, untuk menghindari antrean.

Selain itu ada Sistem Perkembangan Desa (Simpedes), yang berguna untuk mengakses informasi program pembangunan berikut anggaran.

“Ada juga Apinduk, yakni sistem kependudukan. Jadi, data kependudukan bisa diakses di sini. Kita juga kerja sama dengan Dinas Kependudukan yaitu Smart, itu dan kita punya wifi gratis untuk balai, rumah singgah, rumah ibadah, untuk mempermudah pengontrolan wilayah kamtibmas, dan masih banyak lagi,” ungkapnya.

Dari apa yang telah dilakukannya itu ternyata membuahkan hasil yang manis. Desa Banyubiru mendapat apresiasi dari KPK, dan telah dinobatkan sebagai desa percontohan antikorupsi.

“Kita mencoba membuat suatu terobosan-terobosan kemudahan pelayanan, dan transparansi. Toh sekarang mendapat apresiasi oleh KPK, dinobatkan sebagai 10 desa pelopor antikorupsi. Itu berkah saja. Kalau awalnya, kita hanya itu menerjemahkan (slogan) saja,” paparnya.

Sri Anggoro menambahkan, ke depan pihaknya telah menyiapkan sejumlah inovasi lain. Di antaranya, aplikasi Desa Digital, radio analog, dan aplikasi marketplace online yang dikelola oleh Bumdes.

“Radio Analog itu untuk mengikat para pemuda dan remaja, dalam mengembangkan dunia jurnalistik di tingkat desa,” imbuhnya.

Sementara, warga Desa Banyubiru, Dyah Retno Gupitho, mengaku pelayanan pemerintah desa serbamudah. Yakni, dapat dilakukan melalui media aplikasi.

“Pelayanan di sini sangat mudah, bisa dilakukan hanya dengan HP di rumah. Selain itu, warga juga bisa mengakses soal pembangunan dan anggaran pembangunan desa,” tuturnya.

Tamatan SMP

Keberhasilan Desa Banyubiru sebagai salah satu dari 10 desa antikorupsi di Indonesia, tidak lepas dari karya Sri Saptondo, warga yang kesehariannya hanya bekerja serabutan. Namun, dari olah fikir dan tangan pria tamatan SMP itu, terlahir aplikasi Suport dan kepuasan pelayanan.

“Untuk aplikasi Suport itu membuatnya kurang lebih tiga minggu jadi, dan yang survei pelayanan hanya delapan hari,” kata Sri Saptondo.

Pria kelahiran Boyolali 2 Mei 1981 itu merancang aplikasi hanya menggunakan handphone-nya, mengingat cara itu dinilai lebih simpel.

“Aplikasi Suport itu untuk mempermudah pelayanan izin RT, tidak harus datang ke Balai Desa. Bagi masyarakat daftarnya pakai NIK dan nama, nanti ada panduannya. Sedangkan aplikasi survei pelayanan itu digunakan untuk mengukur tanggapan dari warga,  bagaimana pelayanan pemerintah desa. Di aplikasi itu ada tiga tombol yakni cukup, tidak, dan puas,” tandasnya. (HS-08)