DBHCT di Eks-Karesidenan Semarang Tahun 2022 Sudah Mencapai Rp 2,7 Triliun

BATANGPOS.COM, KENDAL – Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Kantor Bea Cukai Semarang, hingga bulan Mei 2022 ini sudah mencapai Rp 2,7 Triliun. Sehingga pada akhir tahun 2022 dimungkinkan bisa lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan, Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Sucipto dalam acara Talkshow Pemberantasan Rokok Ilegal dan Pemanfaatan Cukai Tembakau Sebagai Pendapatan Strategis di Kabupaten Kendal, bertempat di Pantai Indah Kemangi (PIK) Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Senin (20/6/2022).

Disampaikan, bahwa Kantor Bea Cukai Semarang yang membawahi Kendal, Kabupaten/Kota Semarang, Salatiga, Grobogan, dan Demak, pada tahun 2020 lalu, untuk penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebesar Rp 2,7 triliun.

“Kemudian di tahun berikutnya meningkat menjadi Rp 3, 38 triliun. Dan hingga bulan Mei 2022 ini sudah mencapai Rp 2,7 Triliun, sehingga pada akhir tahun 2022 dimungkinkan bisa lebih meningkat lagi,” ujar Sucipto.

Dirinya juga menekankan, untuk mengoptimalkan pemanfaatan DBHCT salah satu cara yang efektif adalah gerakan gempur barang kena cukai ilegal, salah satunya adalah rokok.

“Dengan memberantas rokok ilegal, maka akan berdampak positif bagi pendapatan cukai tembakau, sehingga akan bisa lebih meningkatkan DBHCT yang nantinya akan di terima oleh Pemerintah Kabupaten Kendal,” tandas Sucipto.

Menurutnya, dalam melakukan penindakan tidak mungkin pihak Bea Cukai melakukan pengawasan sendiri, sehingga harus berkoordinasi dengan banyak instansi seperti dari Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan untuk gempur rokok ilegal, sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik.

“Terkait dengan penanganan cukai ilegal, salah satu yang dilakukan oleh Kantor Bea Bukai Semarang, yaitu bersama teman-teman dari Pemerintah Daerah melakukan operasi di tempat penjualan rokok. Sehingga jika ditemukan penjualan ilegal, maka akan dilakukan pembinaan, bahkan upaya penindakan tegas pidana bagi konsumen maupun produsennya,” ungkap Sucipto.

Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Eko Maryanto menyampaikan, peran Satpol PP terkait penindakan cukai ilegal, yaitu selalu berkoordinasi dengan pihak Kantor Bea Cukai Semarang maupun Bea Cukai di wilayah setempat.

“Untuk melaksanakan kegiatan, seperti sosialisasi, pengumpulan informasi terkait barang kena cukai, dan ikut serta dalam penindakan operasi Rokok ilegal,” jelas Eko.

Sementara itu dalam pemaparanya Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengapresiasi terkait dengan adanya DBHCT untuk Kabupaten Kendal sekitar Rp 17 miliar. Menurutnya ini luar biasa.

“Saat ini Pemkab Kendal fokus untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dengan adanya anggaran tersebut program-program prioritas dapat berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.

Dijelaskan oleh Makmun, dengan penggunaan anggaran tersebut, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dirinya mencontohkan, di bidang kesejahteraan masyarakat, masyarakat bisa sangat terbantu, seperti pendampingan kepada petani, menyiapkan jalan produksi untuk petani, bisa subsidi pupuk, dan bisa untuk meningkatkan kapasitas untuk pertanian.

“Begitu juga dalam bidang kesehatan, Kabupaten Kendal banyak membutuhkan anggaran besar dalam rangka mengcover kegiatan-kegiatan tentang kesehatan untuk masa Kabupaten Kendal,” ungkapnya.(HS)