Gelar Rakor, Pemkot Pekalongan Berharap Punya Database Pelanggaran Perda

 

BATANGPOS.COM, PEKALONGAN –  Satuan Polisi Pamong Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol P3KPKP) Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Upaya Penegakan Perda dan Perkada, serta Meningkatkan Tramtibum Linmas, di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Selasa (12/7/2022).

Wali Kota Pekalongan, Achmad Alf Arslan Djunaid, dalam pengarahannya menjelaskan bahwa rakor ini diikuti kasi trantib kelurahan, babinsa, dan bhabinkamtibmas.

Hal ini agar semua pihak ikut serta dalam menjaga kondusivitas Kota Pekalongan.

“Mudah-mudahan potensi permasalahan yang dihadapi di masyarakat bisa diantisipasi sejak dini,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam penegakan perda, paling tidak nantinya Pemkot Pekalongan memiliki database tentang pelanggaran perda di masing-masing kelurahan.

“Paling tidak Pemkot Pekalongan nantinya punya database pelanggaran Perda di masing-masing kelurahan, dengan bantuan pendataan dari kasi trantib. Pelanggaran ada berapa dan di mana saja lokasinya,” kata dia.

Hal ini agar ketika akan ada penertiban, Satpol P3KP dapat mengedepankan pendekatan humanis. Selain itu potensi-potensi yang dapat mengganggu kondusivitas dapat diantisipasi sejak dini.

Sementara itu, Kepala Satpol P3KP, Sriyana  mengungkapkan bahwa sebetulnya ini adalah pekerjaan besar, karena pihaknya berupaya menegakkan Perda dan Perkada.

“Dalam koordinasi kali ini kami mengundang pihak kelurahan, kasi trantib, babinsa, dan bhabinkamtibmas sehingga nantinya mereka tahu pelanggaran Perda atau Perkada di lingkungan mereka,” beber Sri.

Dengan jelasnya data pelanggaran yang terjadi nantinya akan mudah dalam menentukan titik-titik yang harus dilakukan penertiban.

“Tanggung jawab Satpol P3KP yang utama yakni penegakan Perda, kemudian tramtibum dan linmas. Kami akan berdayakan semua pihak untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang kondusif,” tutur Sri.

Terkait contoh pelanggaran Perda disebutkan Sri, contohnya pedagang kaki lima, pendirian bangunan di atas saluran atau di tempat umum, dan masih banyak lagi.

“Ini harus kami inventarisasi agar penegakan Perda dapat lebih maksimal,” kata Sri. (HS-08)