Harganas, 10 Pasang Pengantin di Kota Pekalongan Ikuti Legalisasi Pernikahan

 

BATANGPOS.COM, PEKALONGAN –  Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Pemerintah Kota Pekalongan, bekerja sama dengan TP PKK Kota Pekalongan, menyelenggarakan legalisasi pernikahan, diikuti 10 pasang pengantin, Rabu (29/6/2022).

Kegiatan di ruang Amarta, Kantor Sekretariat Daerah ini, digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022.

Kepala Dinsos-P2KB, Yos Rosidi mengungkapkan peserta yang mengikuti legalisasi ini, merupakan pasangan pengantin yang telah menikah secara siri, tetapi belum tercatat oleh negara.

Belum adanya legalitas tersebut, menjadi penyebab terjadinya kesenjangan, terkait pemberian layanan sosial dan layanan untuk warga sipil.

Karena itu dengan adanya legalisasi pernikahan ini, pasangan akan mendapat kepastian hukum, agar hak-haknya sebagai warga negara dapat dilindungi dan terpenuhi.

Yos Rosidi juga mengungkapkan, umumnya pasangan pengantin juga telah memiliki anak, yang membutuhkan akses pelayanan sipil dan pelayanan sosial. Namun hak-hak itu, tidak mereka peroleh karena terkendala status yang belum legal.

Sebagai persiapan selanjutnya, Dinsos-P2KB kota Pekalongan akan berkoordinasi dengan para lurah, untuk segera mendata dan mendaftarkan warganya, yang masih berstatus nikah siri.

“Kita imbau untuk menikah secara legal, sesuai UU No 16 tahun 2019. Nanti ada kepastian hukum, agar haknya terlindungi, pelayanan sosial dan pelayan untuk warga sipil bisa didapatkan dan kegiatan ini responnya bagus,” kata Yos.

Ia menjelaskan, 10 pasangan pengantin ini akan mendapatkan emas, seperangkat peralatan shalat, peralatan dapur serta fasilitasi pembuatan KTP baru.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya menyampaikan apresiasi atas terselenggara kegiatan ini. Menurut dia, legalisasi pernikahan ini merupakan bukti perhatian pemerintah Kota Pekalongan, warga yang belum memiliki status perkawinan yang sah secara hukum.

Menurut Inggit, pasangan pengantin ini merupakan keluarga, yang berperan penting untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, sehingga perlu dukungan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial kepada mereka.

“Alhamdulillah ada 10 pasang pengantin, tahun kemarin memang sangat terbatas hanya 8 pasangan, karena masih pademi dibatasi, mudah-mudahan perhatian dari pemerintah dari pengantin yang memang belum dilegalkan supaya para pengantin dapat haknya,” kata Inggit. (HS-08)