Honorer akan Dihapus, Ini Harapan para Tenaga Penunjang Kegiatan di Kendal

BATANGPOS.COM, KENDAL – Adanya rencana dari Pemerintah melalui Kementerian PAN RB yang akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023, mendapat tanggapan dari Paguyuban Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Kabupaten Kendal.

Ketua Paguyuban TPK, Subkhan mengatakan, ia dan para tenaga TPK di Kabupaten Kendal meminta kepada pemerintah agar TPK bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

“Jumlah total tenaga harian lepas atau tenaga penunjang kegiatan di Pemerintah Kabupaten Kendal saat ini sekitar 2.644 orang, yang tersebar di seluruh OPD,” terangnya Selasa (31/5/2022).

Dalam memperjuangkan nasib TPK, Subkhan mengaku, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, juga DPRD Provinsi Jawa Tengah.

“Harapannya agar bisa menjembatani supaya TPK bisa diangkat minimal menjadi P3K, dan lebih baik lagi bisa menjadi CASN,” ujarnya.

Dijelaskan, melalui paguyuban ini bertujuan untuk mengusulkan supaya pemerintah membuka formasi P3K dari umum, karena selama ini yang diangkat menjadi P3K hanya dari kalangan guru atau pendidikan dan tenaga kesehatan.

Paguyuban yang dibentuk pada Maret 2022 tersebut, sebagai wadah untuk sharing  dan tukar informasi terkini seputar nasib anggota serta informasi lapangan kerja baru untuk membantu menambah pendapatan, selain honor dari Pemerintah Kabupaten.

“Dengan terbentuknya paguyuban ini mengusulkan supaya pemerintah membuka formasi umum, seperti tenaga kebersihan, administrasi, keamanan, sopir dan lain sebagainya,” ungkap Subkhan.

Terpisah, Pj Sekretaris Daerah Kendal, Sugiono memahami apa yang menjadi harapan tenaga honorer TPK di Kendal, karena banyak yang sudah bertahun-tahun mengabdi membantu tugas-tugas pemerintahan.

“Untuk itu pihak Pemkab akan mengusulkan kepada pemerintah supaya TPK tetap diperhatikan,” ujarnya.

Dalam hal ini ada tiga pilihan yang akan disampaikan kepada pemerintah, yakni TPK bisa diwadahi melalui P3K, bisa kontrak tenaga ahli, atau tenaga outsourcing seperti yang sudah dilakukan di kementerian-kementerian.

Menurut Sugiono, masih ada satu opsi lagi, walaupun itu kecil kemungkinannya, tapi pihaknya tetap akan mengusulkan ke pemerintah pusat, bahwa pada saat ada formasi ASN supaya bisa diprioritaskan bagi para pengabdi yang sudah lama ini.

 

‘’Jadi, kalau dasarnya hanya tes CAT, pasti anak-anak barulah yang menjadi pemenangnya, karena masih fresh baru lulus dari kampus yang pemikirannya masih cerdas,” terangnya.

Sugiono menambahkan, jika selama ini P3K dari kalangan pendidikan dan tenaga kesehatan, maka ia berharap agar OPD lain bisa mengusulkan ke kementerian induk di pusat supaya bisa membuka P3K.

“Jika usulan tersebut tidak bisa, maka Pemkab Kendal sendiri yang akan menyusun dengan berpedoman sesuai pola. seperti yang sudah dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan,” imbuhnya. (HS-06)