Pembiayaan Mikro, Dorong Kebangkitan Sektor Kelautan dan Perikanan dengan Bantuan Permodalan Nelayan

BATANGPOS.COM, KENDAL – Permodalan kerap kali menjadi kendala bagi masyarakat nelayan. Sulitnya akses, persyaratan yang berbelit-belit hingga ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga pendanaan, menjadi beberapa faktor nelayan enggan mengurus kredit bergulir.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kendal, Hudi Sambodo dalam acara Sosialisasi Pembiayaan Mikro Sebagai Solusi Permodalan Nelayan, di Kantor DKP Kendal, Rabu (22/6/2022).

Acara juga dihadiri Ketua dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, Dian Alfat Muhammad dan Gus Iqbal, serta dihadiri puluhan nelayan dari berbagai Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Kendal.

Di antaranya, KUB Mina Lestari Jomblom Cepiring, KUB Mina Jaya Margorejo 2, KUB Nelayan Bersinar Kaliwungu dan KUB Samudro Joyo, Pening Kangkung.

Hudi mengatakan, ketergantungan nelayan terhadap permodalan mandiri, penyisihan keuntungan usaha, meminjam dari anggota keluarga ataupun dari sumber keuangan informal lainnya masih sangat tinggi terjadi di Indonesia.

“Hampir 85 persen pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia berskala mikro dan kecil. Banyaknya pelaku usaha kecil ini, tentu menjadi perhatian pemerintah, dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Hudi, pembiayaan mikro bagi nelayan kini hadir untuk menjawab dan memberikan solusi mudah permodalan bagi masyarakat nelayan.

“Fasilitasi bantuan pendanaan bagi nelayan kecil ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” bebernya.

Untuk itu, pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil melalui penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

“Baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil,” jelas Hudi.

Pembiayaan mikro bagi nelayan ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hudi menjelaskan, penyaluran pembiayaan permodalan nelayan skala mikro ini disalurkan LPMUKP melalui kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mkikro (LKM) dan LKM Syariah serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR syariah yang sudah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bunga tiga persen per tahun bisa dimasukkan semua proses didampingi petugas LPMUKP yg ada di kantor DKP sampai cair untuk nelayan di masa paceklik bisa menunda cicilanya sampai bisa melaut mencari ikan,” jelasnya.

Sedangkan untuk pembudidaya ikan, tambah Hudi, bisa menggunakan sistem musiman diangsur pas panen. Sehingga semua dipermudah.

“Sampai bulan Juni 2022 ini, LPMUKP telah menyalurkan pinjaman total mencapai Rp 6,7 miliar kepada pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah pemasar ikan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B, Dian Alfat Muhammad mengatakan, ketergantungan nelayan terhadap permodalan mandiri, penyisihan keuntungan usaha, meminjam dari anggota keluarga ataupun dari sumber keuangan informal lainnya masih sangat tinggi terjadi di Kabupaten Kendal.

“Pembiayaan mikro harusnya jadi solusi untuk nelayan-nelayan ini agar mereka bisa tetap berproses. Sehingga, pembiayaan mikro bagi nelayan, harusnya bisa menjawab dan memberikan solusi mudah permodalan bagi masyarakat nelayan,” terangnya.

Lebih jauh Dian menjelaskan, kerjasama lintas sektor ini merupakan kemitraan yang strategis karena dapat memperluas jangkauan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di bidang Kelautan dan Perikanan.

”Ini jalurnya kan sudah diatur Pemerintah melalui undang-undang, tinggal bagaimana kita manfaatkan ini untuk nelayan kita,” jelas Politisi Muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Dian juga menegaskan, pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, hingga penggarap lahan budi daya.

“Pembiayaan mikro bagi nelayan ini dikelola oleh LPMUKP yang merupakan badan di bawah kementerian langsung. Mereka ini kerjasama dengan beberapa lembaga dan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ini,” tandasnya. (HS-06)

Para KUB Nelayan di Kendal bersama DKP Kabupaten Kendal usai acara Sosialisasi Pembiayaan Mikro Sebagai Solusi Permodalan Nelayan, di Kantor DKP Kendal, Rabu (22/6/2022).