Pemkab Blora Berkomitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

 

BATANGPOS.COM, BLORA – Pemkab Blora dan para pemangku kepentingan, telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Blora sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), termasuk dengan membuat payung hukum dan pendampingan.

Hal itu dikatakan Bupati Blora, Arief Rohman, ketika mengikuti verifikasi lapangan kabupaten dan kota layak anak tahun 2022, yang diselenggarakan secara luring dan daring, oleh Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian PPPA, Ciput Eka Purwianti serta tim verifikasi, Selasa (21/6/2022).

Selain Bupati yang mengikuti dari Semarang, dari kegiatan itu juga diikuti Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Ketua TP PKK Blora Ainia Shalichah, dan jajaran Pemkab Blora, dari Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Kegiatan itu juga diikuti Kepala Dinas PPPA Pemprov Jateng, Retno Sudewi.

Lebih lanjut, Arief Rohman menjelaskan, terkait anak dan perempuan, di Blora sudah ada regulasi yang mengatur, antara lain Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan korban kekerasan.

“Dari perda tersebut juga akan diturunkan dalam bentuk Perbup dan peraturan yang lainnya,” kata dia, seperti dirilis blorakab.go.id.

Alokasi anggaran pada 2022, untuk memenuhi hak anak juga sudah ditingkatkan hingga sepuluh kali lipat. Selain dari APBD, anggaran untuk keperluan tersebut juga berasal dari CSR dan dari stakeholder lainnya.

Sementara untuk fasilitas-fasilitas yang ada, seperti area bermain yang ramah terhadap anak dan disabilitas terus diperbaiki dan dibenahi.

Semua OPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan dinas yang berkaitan dengan anak, terus memberikan pendampingan pada anak-anak di Kabupaten Blora.

“Kita juga memberi beasiswa untuk anak-anak yang sekolah dan yang mau kuliah, terutama yang berprestasi. Termasuk untuk anak-anak yang dari sisi ekonomi tidak mampu, juga kita berikan beasiswa. Kita dorong, salah satunya adalah pemenuhan hak-hak anak, terkait kesempatan melanjutkan sekolah,” jelas Bupati.

Pemkab Blora juga mendata dan memberikan pendampingan pada anak-anak putus sekolah. Mereka akan didampingi, mulai dari tingkat kecamatan sampai desa.

Pemkab Blora juga melibatkan organisasi seperti Forum Anak Blora dan Generasi Berencana, dalam berbagai kegiatan dan forum.

“Forum Anak Blora kita minta aktif untuk memberikan dukungan. Forum anak ini penting, untuk itu kami meminta dari dinas, jajaran OPD termasuk PKK dari semua tingkatan, untuk bekerja sama mendampingi adik-adik kita,” kata Bupati Blora.

Bupati Blora, Arief Rohman menyatakan pihaknya sangat berharap wilayah yang dipimpinnya bisa menjadi salah satu kabupaten layak anak.

‘’Seluruh stakeholder dari saya, Wakil Bupati, Forkopimda, PKK, Dinas terkait sampai kecamatan, hingga desa, berkomitmen Blora harus bisa menjadi KLA,’’ ucap Bupati Arief .

Sementara Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Blora, Mahbub Djunaidi menyampaikan paparannya di hadapan tim verifikator secara virtual dari Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti, menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemkab Blora dalam mendukung kabupaten/kota layak anak.

“Kami ucapkan terima kasih untuk komitmen dan implementasi yang luar biasa dari Pemkab Blora dalam mendukung perwujudan Indonesia layak anak dimulai dari Kabupaten Blora. Semoga semangat yang luar biasa ini terus terjaga, KLA itu adalah sistem pembangunan yang terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan,” papar Asisten Deputi Ciput Eka. (HS-08).