Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Batang Belanja di Blangkon Jateng

 

BATANGPOS.COM, BATANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang telah melaksanakan belanja langsung, melalui toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng), dalam pengadaan barang dan jasa.

Upaya ini merupakan internalisasi perubahan budaya kerja menuju digitalisasi pengadaan barang dan jasa.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, dalam rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), di aula Kantor Bupati Batang, Rabu (22/6/2022).

“Manfaatnya bisa memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil mikro dan koperasi untuk mendorong UMK Go Global, seperti yang pernah disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo,” kata dia, seperti dirilis Batangkab.go.id.

Pemkab Batang juga sudah membuat kebijakan, agar setiap organisasi perangkat daerah, melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melalui Blangkon Jateng.

Bisa dilihat dari data pengadaan barang dan jasa lewat Blangkon Jateng, sampai kemarin sudah ada transaksi sebesar Rp 1.471.965.566 dari 284 jumlah transaksi OPD.

Adapun terkait rakor yang digelar Pemkab batang, Lani Dwi Rejeki mengatakan kegiatan pemantauan pelaksanaan administrasi program pembangunan ini, dilaksanakan dalam rangka pengendalian, agar pelaksanaan dapat mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat.

“Tujuannya dapat memantau pelaksanaan kegiatan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Jika ada kendala yang terjadi, bisa mencari solusi atas masalah supaya pencapaian tepat sasaran sesuai kegiatan,” kata dia.

Perencanaan mengacu pada evaluasi Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah TW 1 dan TW 2 tahun anggaran 2022, sebagai masukan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

“Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1.767.525.315.259, yang sudah terealisasi sebesar Rp709.812.800.558, dan untuk realisasi belanja APBD sebesar Rp1.827.503.192.259, yang sudah terealisasi sebesar Rp 607.860.327.624,” terangnya.

Dia berharap melalui rakor ini, pelaksanaan administrasi program pembangunan bisa tepat waktu.

“Semoga adanya Rakor ini ke depan pelaksanaan administrasi program pembangunan bisa tepat waktu, menjaga mutu dan terutama tertib administrasi,” ujar dia. (HS-08)