Pengembangan Wisata Bahari di Kendal, KKP Lakukan Survei untuk Penyusunan Masterplan

BATANGPOS.COM, KENDAL – Dalam rangka proses pelaksanaan penyusunan Masterplan Desa Wisata Bahari, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kendal melakukan pendampingan survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung, Selasa (21/6/2022).

Hadir dalam acara survei, Dirjen Pengelolaan Ruang dan Laut (PRL), Disti dan Adi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, Hudi Sambodo.

Survei dilakukan dengan mengajak karangtaruna, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalirejo Kecamatan Kangkung.

Lokasi yang disurvei dengan menggunakan perahu, meliputi hutan mangrove di wilayah pesisir Pantai Kamajaya di Desa Kalirejo.

Kepala DKP Kabupaten Kendal, Hudi Sambodo mengatakan, produk rencana berbasis komunitas dan kelestarian alam ini diharapkan dapat memuat arahan rencana dan program-program pembangunan kawasan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif dan pendekatan Tridaya yaitu fisik atau lingkungan, sosial dan ekonomi.

Sehingga, lanjut Hudi, masyarakat mampu belajar mengelola pembangunan permukiman secara mandiri dengan tetap melakukan kolaborasi pembangunan komunitas dan permukiman di Wisata Bahari nantinya.

“Rencana pengembangan yang direkomendasikan adalah pengembangan akses dalam kawasan atau antar zona, pengembangan fasilitas, pengembangan pemasaran dan pengembangan kelembagaan,” ujarnya.

Hudi mengungkapkan, konsep pengembangan di Desa Kalirejo diantaranya, pengembangan Wisata Bahari (Marine Tourism), dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam yang ada serta sumber daya budaya untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata.

“Sumber daya alam yang ada adalah pantai, laut dan kawasan hutan mangrove,” ungkap Hudi.

Pantai dan laut tersebut, keduanya disinergikan menjadi suatu atraksi yang menonjolkan topografi pantai sebagai wisata bahari serta keindahan pantai/sebagai wisata rekreatif.

“Selain itu, juga pengembangan wisata budaya/pedesaan, even seni budaya yang ada untuk lebih dikembangkan dan diberi tema sebagai salah satu upaya diversifikasi atraksi sekaligus memajukan seni budaya yang ada di Kawasan Wisata Pantai,” imbuh Hudi.

Sementara itu, dari perwakilan Dirjen PRL, Disti mengatakan, arah kebijakan pemerintah saat ini telah bergeser dari parsial menjadi terintegrasi seluruh sektor untuk menghindari konflik antar pemangku kepentingan dan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang.

Hal ini menurutnya, berdasarkan kepada Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari.

Seperti halnya pemanfaatan ruang untuk pengembangan pariwisata saat ini, telah menjadi prioritas pemerintah dalam mendongkrak pemasukan Negara. Karenanya diperlukan integrasi dalam pengelolaannya.

“Ini merupakan salah satu keseriusan KKP dalam mendukung Program Pembangunan Nasional di Bidang Wisata Bahari. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, kami mendukung pembangunan dan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan,” ungkap Disti.

Dijelaskan, target pengelolaan seperti kunjungan wisatawan dan kelestarian lingkungan seringkali belum secara ideal berjalan beriringan.

Realitanya mengejar banyaknya kunjungan wisatawan tanpa melihat daya dukung suatu kawasan wisata bahari.

“Oleh karena itu, KKP berusaha menyeimbangkan semua aspek (lingkungan, sosial, ekonomi), mengejar ketertinggalan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan ekowisata, tidak meninggalkan masyarakat dalam pengelolaannya,” ujar Disti.

Dengan mengembangkan Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat Pesisir dan Potensi Lokal menggunakan konsep Desa Wisata Bahari.

Yakni pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat dilakukan melalui program pemberian bantuan sarana prasarana pendukung wisata bahari.

“Selain itu juga pelatihan selam kelompok masyarakat, dan bimbingan kepada kelompok masyarakat untuk mengelola usaha wisata agar masyarakat berdaya dan mandiri dalam menjalankan usaha wisata bahari,” imbuh Disti. (HS-06)