Perbaikan Jalan Jenar Sragen hingga Mantingan Ngawi pada 2023

 

BATANGPOS.COM, SRAGEN – Pemerintah akan memperbaiki jalan rusak antara Kecamatan Jenar dan Kecamatan Mantingan, Ngawi, Jawa Timur, pada 2023. Perbaikan jalan tersebut mendapat priortitas, dan diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah.

Hal itu disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati beberapa waktu lalu dalam safari Ramadan di Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar.

“Jalan poros itu menjadi peringkat paling utama untuk bisa dikerjakan tahun depan, 2023,” kata Bupati Yuni, seperti dirilis Sragenkab.go.id.

Menurut Bupati, perbaikan jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga. Dia juga pernah mendapat informasi, bahwa warga pernah menguruk secara swadaya.

Menurut Yuni, aksi warga tersebut patut dipuji karena menunjukkan sikap gotong-royong dalam membangun daerah.

“Bismillah, semoga lancar karena pengerjaan proyek jalan yang juga merupakan jalan alternatif penghubung Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) ini, diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.

Meski sejumlah pembangunan infrastruktur sempat terdampak pandemi Covid-19, Bupati memastikan di anggaran perubahan tetap akan ada pembangunan jalan, meskipun nilainya tidak terlalu besar.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen, ruas jalan Kandangsapi – Perbatasan dengan Jawa Timur memiliki volume 960 m x 4,5 meter, dan rencana dibangun dengan konstruksi Cor.

Tidak hanya itu, ruas jalan Pondok – Jenar dengan volume 2.690 x 5 meter juga rencana akan diperbaiki pada tahun 2023 dengan konstruksi cor dan hotmix

Sementara Kepala Desa Kandangsapi, Pandu merasa lega karena usulannya terkait perbaikan jalan rusak itu bisa segera terwujud.

“Maturnuwun Ibu Bupati, Nyuwun tulung (dibangun). Karena sudah banyak warga yang komplain,” katanya

Selain pembangunan jalan, Pandu juga mengusulkan pembangunan Pondok Pesantren di Dukuh Kedungbulus, Desa Kandangsapi. Ponpes itu menjadi pusat pendidikan agama Islam di Desa tersebut sehingga butuh sentuhan dari Pemerintah. (HS-08)