Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban, Bupati Boyolali Sebut Surplus Rp 161 Miliar

 

BATANGPOS.COM, BOYOLALI – Realisasi pendapatan Pemkab Boyolali dalam tahun anggaran 2021, sebesar Rp 2.430.235.208.977 atau 107,07 persen lebih tinggi dari anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2.269.696.637.000.

Adapun realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp 1.887.765.660.348 atau sebesar 93,99 persen dari anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 2.008.538.369.000 dengan demikian terdapat surplus sebesar Rp 161.726.381.629.

Hal itu disampaikan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Boyolali, Jumat (27/5/2022), dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Boyolali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna S Paryanto SH MH.

Ranperda diserahkan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, diterima Ketua DPRD Boyolali, Marsono.

M Said Hidayat, seperti dirilis boyolali.go.id mengatakan untuk realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp 142.069.477.363 atau 100 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 142.069.477.363.

Adapun realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp 21.131.000.000 atau 95,70 persen dari anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 22.081.000.000 sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 120.938.477.363.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2021 dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 282.664.858.993 berasal dari surplus anggaran sebesar Rp 161.726.381.629 dan pembiayaan netto sebesar Rp 120.938.477.363.

Sementara untuk catatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca Daerah tahun 2021, yakni jumlah aset sebesar Rp 4.658.596.971.686.

Kemudian jumlah kewajiban sebesar Rp 29.497.830.796. Sementara jumlah Ekuitas sebesar Rp 4.629.099.140.889 dan jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp 4.658.596.971.686.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa tahun ini, laporan keuangan Boyolali kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI.

“Tahun ini Laporan Keuangan Kabupaten Boyolali Kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga tercatat dari tahun 2011 sampai saat ini Boyolali telah mendapatkan Opini WTP BPK sebanyak 11 kali berturut turut,” kata Bupati Said.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah,” kata Wabup. (HS-08)