Setiap OPD di Kota Pekalongan Harus Anggarkan Kegiatan Kesetaraan Gender

 

BATANGPOS.COM, PEKALONGAN – Kesenjangan gender dalam pembangunan, muncul akibat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang kurang memperhatikan kenyataan, bahwa masyarakat terdiri atas segmen perempuan dan laki-laki.

Hal itu diungkapkan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono, ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PRRG) Tahun Anggaran 2023 dan Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPKAD Kota Pekalongan, Selasa (21/6/2022).

Bimtek yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan itu, merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan responsif gender.

“Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPMPPA, mengadakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender, karena permasalahan gender ini masih banyak terjadi di tengah masyarakat,” kata Sabaryo Pramono, seperti dirilis pekalongankota.go.id.

Dia berharap melalui bimtek ini, para peserta yang terdiri atas pejabat dan staf masing-masing OPD, bagian, kecamatan dan kelurahan se-Kota Pekalongan, dapat meningkatkan wawasan terkait pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender.

Dengan demikian, dalam menyusun rencana anggaran 2023 di masing-masing OPD, mereka memasukkan pengarusutamaan gender.

“Di dalam penganggaran masing-masing OPD, terdapat kegiatan berbasis gender, disesuaikan tupoksi masing-masing. Pembinaan terhadap kelompok wanita di kelurahan dan pelibatan perempuan dalam setiap kegiatan, juga sudah merupakan responsif gender. Sehingga ada suatu penyamaan atau kesetaraan laki-laki dan perempuan,” tegasnya.

Sabaryo menjelaskan bahwa, perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu mekanisme, yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarustamaan gender dalam pembangunan.

Dua proses tersebut saling terkait dan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan gender, diukur dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan, baik oleh perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki – laki, kelompok yang berkebutuhan khusus serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kabid PPPA) pada DPMPPA Kota Pekalongan, Nur Agustina, mengatakan para peserta bimtek ini, diharapkan bisa belajar dan memahami anggaran yang responsif gender dan responsif anak.

Sebab, dalam penyusunan dan perencanaan anggaran ini terdapat tahapan-tahapan yang diamanatkan bahwa, anggaran yang disusun berdasarkan indikator -indikator yang memenuhi anggaran responsif gender dan anak.

“Latar belakang penyusunan anggaran harus memberi kemanfaatan terkait dengan masyarakat, yakni sesuai  Prinsip Akses Kontrol Partisipasi dan Manfaat (AKPM). Target lima tahun ke depan, diharapkan subkegiatan di Kota Pekalongan harus sudah responsif gender dan anak, tidak hanya menyusun kegiatan saja, tetapi harus berbasis AKPM dan data yang menggunakan gender dan sebagainya,” ujar Agustin.

Indra Kertati selaku narasumber dari LPPS Semarang, menjelaskan bahwa kegiatan ini lebih ditekankan pada desiminasi atau sosialisasi, sehingga secara teknis masing-masing perwakilan OPD, bisa memahami mulai dari filosofi, masalah isu-isu gender di Kota Pekalongan, sehingga ada perubahan proses perencanaan penganggaran responsif gender yang harus terintegrasi, seperti diatir dalam Inpres Nomor  No. 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

“Mereka juga harus mengetahui penganggaran responsif hak anak, yakni bagaimana menarik isu-isu hak anak itu di dalam proses perencanaan penganggaran. Pasalnya, di dalam Inpres itu kita perlu upaya pengarusutamaan gender sehingga pengalaman, aspirasi, kebutuhan masih dalam koridor perencanaan pengaggaran pelaksanaan dan evaluasi karena tidak hanya menjadi tanggungjawab DPMPPA saja, akan tetapi tugas bersama seluruh pihak terkait,” kata Indra. (HS-08)