Soal Perbup Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Ketua Komisi D Tuding Pemerintah Daerah Khianati Rakyat

BATANGPOS.COM, KENDAL – Komisi D DPRD Kabupaten Kendal menyoroti kasus adanya warga miskin yang kebingungan dalam mengakses pengobatan di rumah sakit, setelah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak diberlakukan lagi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D, Mahfud Sodiq saat ditemui awak media di ruang Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Selasa (5/7/2022).

Pihaknya mengaku prihatin dengan adanya kejadian seperti itu yang sangat memilukan, apalagi bukan baru kali ini saja pihaknya mendapatkan aduan kasus tersebut.

“Pemerintah itu telah menghianati rakyat. Karena begini, adanya Perbup 70 itu kan mengamanatkan, kesehatan warga Kendal harus gratis dan dijamin oleh pemerintah daerah. Kemudian di tahun 2020 SKTM dihapus. Dan pada tahun 2022 muncul susulan adanya Perbup 28 atau perbup tarif, yang masyarakat harus bayar saat berobat, ini kan bertolak belakang dari amanat Perbup 70,” terang Mahfud.

Pihaknya juga mendesak Bupati meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 70 tahun 2020 dan Perbup Nomor 28 tahun 2022.

Pasalnya, lanjut Mahfud, kedua Perbup yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan daerah dan tarif palayanan kesehatan, ditengarai telah menyulitkan warga miskin di Kendal mendapatkan layanan kesehatan.

“Kalau pada prakteknya Perbup 70 dengan turunannya Perbup 28 menyulitkan masyarakat, sebaiknya dicabut saja. Atau jika tidak, carikan upaya lain agar seluruh warga Kendal bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” tandasnya.

Mahfud juga mengungkapkan, target Komisi D adalah mendorong agar 95 persen masyarakat di Kabupaten Kendal segera masuk program Universal Health Coverage (UHC).

“UHC yang artinya 95 persen masyarakat dari jumlah satu juta penduduk Kabupaten Kendal, mendapatkan jaminan kesehatan. Entah itu dari swasta atau dari pemerintah atau dari pusat kan,” ujarnya.

Namun lanjut Mahfud, di Kabupaten Kendal baru 80 persen, karena dikembalikan lagi kepada kemampuan keuangan daerahnya.

Dirinya juga menyebut, untuk tahun ini, yang bisa diampu melalui APBD sekitar 53.840 orang peserta penerima manfaat. Artinya, realisasi ini menurutnya masih sangat jauh dari target yang diharapkan.

“Anggarannya di tahun ini di penetapan Rp 18 miliar, terus di perubahan tambah Rp 4 miliar. Jadi tahun ini total Rp 22 miliar. Untuk mencapai UHC butuh Rp 40 miliar. Ini kan jauh dari yang kita harapkan. Jadi kemungkinan baru tahun depan bisa terealisasi,” imbuhnya.

Untuk mengurai permasalahan jaminan kesehatan, pihaknya juga mendesak Pemkab Kendal memberesi sejumlah pekerjaan rumah yang hingga hari ini belum tuntas.

“Yang pertama kami soroti, masih amburadulnya data kemiskinan di Kabupaten Kendal. Ini supaya segera dapat dibenahi,” jelas Mahfud.

Selain itu, komitmen pemerintah terhadap masalah kesehatan yang seharusnya menjadi persoalan mendasar dapat diprioritaskan. Sebaliknya, urusan yang sifatnya tidak mendesak bagi masyarakat umum dapat dikesampingkan.

“Kalau orientasinya UHC, harusnya hal-hal yang bukan urusan wajib, dapat dikurangi, dan lebih memprioritasnya kebutuhan mendasar masyarakat. Kesehatan ini kebutuhan mendasar, sifatnya wajib, karenanya harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, Aktivis Pengabdi Bantuan Hukum Jaringan Kerja Relawan untuk Demokrasi, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (PBH JAKERHAM) yang juga Ketua LBH Ansor Kendal, Ahmad Misrin menyampaikan kritik melalui akun media sosialnya terkait sulitnya warga miskin di Kendal mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit.

Dirinya mengaku, mendapat keluh kesah warga yang berprofesi sebagai sopir angkot sedang kesulitan untuk berobat di rumah sakit. Persoalan ini menurutnya bukan kali pertama, tapi telah kesekian kali ia tangani.

Sementara warga yang berprofesi sebagai sopir angkot dengan penghasilan pas-pasan yang menderita serangan jantung itu, belum bisa dibawa ke rumah sakit karena telah kehabisan dana untuk pengobatan sebelumnya.

Misrin pun menyarankan agar pihak keluarga membawa sang sopir angkot ke rumah sakit milik pemerintah daerah. Jika ditolak, dia sarankan lagi untuk membawanya ke Pendopo Kabupaten Kendal.

“Kalau ditolak bawa aja ke Pendopo. Besoknya satu keluarga demo ngemis bupati, nanti kalau berkaitan dengan proses hukum saya siap dampingi,” tandas Misrin. (HS-06)