Tak Lolos, Peserta Perekrutan Pendamping Dana Dusun Mengadu ke DPRD Kendal

 

BATANGPOS.COM, KENDAL – Belasan peserta seleksi Tenaga Pendamping Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Dusun Kabupaten Kendal yang tidak lolos, mengadu ke DPRD Kabupaten Kendal. Mereka mengaku ada sejumlah kejanggalan dalam proses perekrutan tersebut.

Rombongan diterima Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Muhammad Makmun didampingi Wakil Ketua Ainurrochim dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni.

Aduan berdasarkan kepada surat Dispermasdes Nomor 027/594/Dispermasdes tanggal 10 Juni 2022 tentang Pengumuman Rekruitmen Tenaga Pendamping BKK Dana Dusun.

Salah seorang peserta, Hadi Pratomo, warga Desa Gondang Kecamatan Cepiring menyampaikan, dia bersama para peserta yang tidak lolos dalam seleksi tersebut merasa ada kejanggalan dalam penyampaian informasi tersebut.

Sehingga berdampak kurangnya waktu bagi warga, untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pengisian, yakni diumumkan pada Jumat (10/6/2022) dengan batas waktu hingga Senin (13/6/2022).

Adapun hal-hal yang mendasari para peserta yang tidak lolos yakni, yang pertama sempitnya waktu pendaftaran, yakni Jumat – Senin (10-13/6/2022).

Untuk itu pihaknya merasa ada pengkondisian, calon peserta supaya tidak bisa diikuti secara langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kendal.

“Ini membuat kami kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi. Karena Sabtu-Minggu hari libur kerja. Padahal sisa hanya hari Senin (13/6/2022) pas penutupan pendaftaran. Jadi kita tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Nur Hidayati peserta asal Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari yang menyampaikan beberapa kejanggalan dalam proses rekruitmen kepada Ketua DPRD, Sabtu (9/7/2022)

 

Mereka juga menganggap pengumuman hasil tes yang disampaikan kepada publik tidak transparan, terkait kompetensi calon pendamping BKK Dana Dusun.

“Selain itu ada beberapa hal yang kami rasa kurang sesuai dalam pelaksanaan perekrutan tenaga pendamping ini, yang kami sampaikan kepada DPRD dan Dinas terkait,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Muhammad Makmun mengatakan, pengaduan ini merupakan masukan dari masyarakat Kendal, yang dilakukan, terkait seleksi pendamping BKK Dana Dusun.

Dijelaskan, beberapa hal yang disampaikan oleh calon peserta yang tidak lulus uji kompetensi ini, pihaknya ingin menghadirkan pihak ketiga yang melaksanakan tes uji kompetensi para peserta.

“Ya selain pihak Dispermasdes, dalam pertemuan ini kami sebenarnya juga ingin menghadirkan pihak ketiga, yang katanya dalam hal ini adalah dari Untag Semarang. Tapi dari pihak Untag telah berkirim surat tidak dapat hadir dalam pertemuan ini,” jelas Makmun.

Dari beberapa pertanyaan dan pernyataan peserta yang tidak lolos seleksi tentang adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, pihaknya mendorong Dispermasdes untuk memberikan klarifikasi bersama pihak ketiga, supaya semuanya bisa merasa puas.

“Jadi jika proses pelaksanaannya berjalan dengan baik, kita sampaikan terlaksana dengan baik. Misalkan butuh adanya evaluasi ya nanti model evaluasinya seperti apa. Yang jelas dari beberapa hal yang disampaikan, belum terjawab oleh teman-teman yang merasa kurang puas dengan hasil seleksi,” beber Makmun.

Politisi PKB tersebut juga mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui ranah akibat dari pengaduan ini seperti apa.

Namun dirinya akan terus mengawal proses klarifikasi masalah ini. Supaya masyarakat mendapatkan jawaban yang jelas dan transparan tentang proses perekrutan Tenaga Pendamping BKK Dana Dusun yang diselenggarakan oleh Dispermasdes Kabupaten Kendal.

“Kita sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi apa yang menjadi keluhan masyarakat selalu kita tanggapi. Tapi terkait implikasi tentunya kita belum tahu pasti arahnya kemana. Apakah akan dilakukan tes ulang, atau pembatalan hasil itu, tentu harus ada fakta-fakta atau proses klarifikasi yang berjalan seperti apa. Kita lihat saja nanti,” ungkap Makmun.

Wakil Ketua DPRD Kendal, Ainurrochim menambahkan, pihaknya menginginkan, apa yang menjadi persoalan perekrutan tenaga pendamping dana dusun ini dibuka secara transparan.

Politisi Gerindra tersebut berpendapat, seharusnya sebelum mulai melakukan perekrutan, buka dulu semuanya agar publik tahu.

“Jadi mulai dari jadwal pendaftaran, kemudian pelaksanaan tes, baik tertulis, teknis maupun wawancara, itu semua harus diumumkan kepada publik. Supaya masyarakat luas tahu. Kalau seperti ini terus terang saya merasa prihatin,” tandas Ainurrochim.

Sementara itu Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni menyampaikan, adanya perekrutan tenaga pendamping ini, berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022, yang intinya berisi perekrutan dilaksanakan oleh Dispermasdes.

“Namun dalam pelaksanaannya, Dispermasdes bukanlah sebuah instansi yang memiliki kompetensi dalam hal melakukan seleksi. Makanya dalam hal ini Dispermasdes menunjuk pihak ketiga dalam hal ini adalah Fisip Untag Semarang,” terangnya.

Yanuar memaparkan, proses dilaksanakan Jumat (10/6/ 2022) dan diumumkan pada Sabtu (2/7/2022) kemarin, dengan hasil 153 dinyatakan lulus sebagai tenaga pendamping BKK Dana Dusun.

Peserta awal ada 245, kemudian di ujian tertulis gugur 18 orang atau sisa 227. Selanjutnya di ujian komputer atau teknis gugur satu peserta karena tidak hadir dan tinggal 226. Sedangkan di tes wawancara terakhir masih sisa 153 peserta.

“Dari jumlah peserta yang lolos tersebut, terbagi dalm formasi. Satu orang pendamping Kabupaten, kemudian 19 pendamping Kecamatan dan 133 formasi pendamping tingkat Desa,” papar Yanuar. (Advertorial/HS)