Tanyakan Tahapan Pemilu 2024, DPD Partai Golkar Kendal Audiensi dengan KPU

BATANGPOS.COM, KENDAL – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kendal melakukan audiensi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal dalam rangka menghadapi pemilu 2024, di Kantor KPU, Kamis (2/6/2022).

Rombongan dipimpin langsung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kendal Bagus Bimo Alit, didampingi Sekretaris Dedy Ashari Setyawan, beserta jajaran pengurus, juga Anggota DPRD dari Partai Golkar Mohamad Tommy Fadlurohman.

Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Kendal Hevy Indah Oktaria, beserta jajaran anggota KPU Kabupaten Kendal.

Usai audiensi, Bagus Bimo Alit kepada awak media mengatakan, kunjungan ini adalah silaturahmi DPD Partai Golkar Kendal dengan KPU Kabupaten Kendal, dalam rangka menggali informasi seputar pemilu 2024 mendatang.

“Ya hari ini, kami bersilaturahmi dengan Ketua KPU beserta jajaran, untuk menanyakan terkait tahapan pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga bisa mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga menanyakan terkait PKPU yang sampai saat ini belum disosialisasikan ke partai politik. Menurut Bimo, apakah ada perbedaan atau masih sama dengan PKPU sebelumnya.

“Karena sampai hari ini belum ada sosialisasi tentang PKPU, dan tadi diterangkan oleh Ketua KPU bahwa sampai hari ini belum ada registrasinya dari pusat. Tentu jawaban dari KPU belum bisa mensosialisasikan,” ujarnya.

Bimo mengungkapkan, DPD Partai Golkar Kendal sudah mempersiapkan pendaftaran di bulan Agustus mendatang.

Insya Allah target kita di Pemilu 2024 nanti adalah sepuluh kursi di DPRD Kabupaten Kendal. Dan kami optimis bisa tercapai,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan, pihaknya menerima kunjungan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kendal untuk bersilaturahmi.

Dijelaskan, kunjungan rombongan DPD Partai Golkar dalam rangka meminta informasi tahapan Pemilu 2024, terutama terkait pendaftaran parpol dan verifikasi.

“Kami sampaikan, untuk drafnya belum bisa kami sampaikan secara resmi, karena memang dari KPU RI belum menerbitkan draf yang resmi dan masih dalam proses pengajuan registernya. Sehingga, kami hanya menyampaikan terkait gambaran besar, proses pendaftaran partai politik dan verifikasi nanti,” jelas Hevy.

Ditambahkan, ada sedikit perubahan dari KPU RI yakni teknisnya saja. Namun untuk verifikasi dan syarat pendaftaran, masih memegang Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Keputusan MK tersebut menyebutkan bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual.

“Keputusan MK tersebut kita pedomani. Tapi inipun kita masih melihat sampai diterbitkannya PKPU oleh KPU RI nanti, terkait dengan teknis pendaftaran dan verifikasi partai politik,” imbuh Hevy. (HS-06)

Jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Kendal bersama jajaran KPU Kabupaten Kendal, usai audiensi, Kamis (2/6/2022)