Terbit Perbub yang Mengatur Tarif Puskesmas, Ini Penjelasan DKK Kendal

BATANGPOS.COM, KENDAL – Terbitnya Perbup Nomor 28 Tahun 2022, tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Kendal, mendapat reaksi dari masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tersebut, tarif layanan yang diatur adalah tarif layanan medik dan non medik.

Tarif layanan medik antara lain; rawat jalan, rawat inap, persalinan, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan kunjungan (home visit), tindakan medik, tindakan medik gigi, tindakan khusus keperawatan, rehabilitasi medik, dan perawatan penunjang diagnostik.

Sedangkan layanan non medik meliputi pelayanan ambulans pra-rujukan, pelayanan jenazah dan pengurusan jenazah, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan dan pelatihan kesehatan.

Semua tarif layanan Puskesmas yang menerapkan BLUD di Kabupaten Kendal tersebut di atur dalam lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2022 tersebut.

Hal yang cukup menarik dari Peraturan Bupati itu, untuk layanan medik, sekadar mendaftar berobat di Puskesmas dikenai tarif Rp 10.000, belum termasuk tindakan medik lainnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Parno mengatakan, tarif pendaftaran masyarakat yang akan berobat di BLUD Puskesmas tersebut, berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan sesuai fasilitas kesehatan (faskes) terdaftar.

“Jadi bagi masyarakat yang tidak mengikuti program BPJS, dikatagorikan warga mampu berobat secara mandiri. Kalau yang ikut BPJS tidak perlu membayar biaya pendaftaran dan berobat. Karena semua akan ditanggung BPJS,” ujar Parno saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/5/2022).

Ditegaskan, dengan perubahan status menjadi BLUD tersebut, Puskesmas harus bisa meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Mengingat Puskesmas berkonsentrasi pelayanan, antara lain mencakup edukasi kesehatan serta pencegahan dan deteksi dini berbagai macam penyakit.

“Masyarakat selama ini kan tahunya pergi ke Puskesmas untuk berobat. Sehingga harapannya pelayanan kesehatan pada masyarakat jangan sampai terkendala regulasi atau aturan. Jadi Puskesmas bisa fleksibel dalam mencurahkan pelayanan kesehatan setelah menjadi BLUD,” ungkap Parno.

Dirinya menambahkan, dengan status BLUD, memberikan Puskesmas fleksibilitas dikecualikan dari aturan pengelolaan keuangan yang berlaku umum. Namun menurut Parno, harus tetap ada aturan main.

“Selain itu, dengan peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran pengelolaan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan dan lebih efisien,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Anita menjelaskan, ada perubahan mendasar di Puskesmas pada awal tahun 2019, yakni dari UPTD berubah menjadi BLUD.

“Memang tuntutan dari atas, puskesmas harus bisa mandiri. Sehingga dari UPTD dirubah menjadi BLUD. Termasuk juga diperkuat dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 yang mengatur tentang Puskesmas,” jelasnya.

Anita menambahkan, saat UPTD, semua fasilitas Puskesmas mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah. Regulasi yang dipakai adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi.

“Jadi sebenarnya, dulu masyarakat diharuskan membayar retribusi Rp 2.000. Namun oleh pemimpin-pemimpin kita, retribusi tersebut ditanggung pemerintah. Sehingga kami mendapat ganti. Namun sejak tahun 2021, sudah tidak ada lagi,” imbuhnya.

Anita mengungkapkan, pihaknya juga sudah melakukan studi banding ke berbagai daerah, terkait penerapan tarif pendaftaran berobat di Puskesmas.

“Sesuai arahan dari tim Pak Bupati, kita melihat beberapa daerah yang sudah menerapkan tarif pendaftaran untuk berobat di Puskesmas, diantaranya Kota Semarang, Temanggung dan Batang,” pungkas Anita.(HS)