Wakil Bupati Klaten Minta DPMPTSP Awasi Usaha Pertambangan

 

BATANGPOS.COM, KLATEN – Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya meminta agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten, terus melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha pertambangan.

Pengawasan yang dilakukan bekerja sama dengan Forkompimda serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait tersebut, untuk menjamin praktik usaha pertambangan di Klaten, berlangsung sesuai aturan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya dalam Rapat Koordinasi Perizinan Pertambangan di Kabupaten Klaten, Kamis (11/8/2022) di New Merapi Resto.

“Pelaku usaha yang belum sesuai aturan harus dibina supaya berjalan sesuai aturan. Pelaku usaha yang sudah sesuai aturan, terus didampingi supaya tetap komitmen dalam menjalankan kewajibannya,” kata Yoga Hardaya, seperti dirilis klatenkab.go.id.

Sementara itu dalam rapat tersebut, hadir pula sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Kabupaten Klaten, Pj Sekda, serta asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD Kabupaten Klaten, Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten, Para Camat se-Kabupaten Klaten.

Rapat diselenggarakan untuk memberikan informasi terkait perizinan berusaha bagi para pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Klaten, sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Izin

Sementara itu dalam Ayat 3 Pasal 2 peraturan tersebut, pelaku usaha pertambangan yang merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN), wajib mengantongi izin usaha pertambangan (IUP).

Adapun komoditas yang ditambang, adalah mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan. Mereka harus memenuhi ketentuan berada dalam satu daerah provinsi atau wilayah laut sampai 12 mil laut.

Pelaku usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, juga harus memiliki Surat lzin Penambangan Batuan (SIPB).

Demikian pula dengan pelaku usaha pertambangan rakyat, harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin ini adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Bukan hanya dalam penambangan, pengangkutan dan penjualan hasil tambang, menurut peraturan itu juga harus dilengkapi izin. (HS-08)